RocK is My lif3

Ramdhania El Hida – detikFinance

Jakarta - Pemerintah Indonesia mendapatkan utang dari Norwegia senilai US$ 9 juta dan hibah senilai US$ 6 juta. Dana ini digunakan untuk membangun sistem monitor arus lalu lintas laut (The Vessel Traffic Services System) di bagian utara Selat Malaka, Sumatera.

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto, pembangunan sistem ini untuk meningkatkan pengamanan laut di wilayah tersebut dan meningkatkan pencarian dan penyelamat di kawasan itu.

"Di wilayah Malaka karena jalur paling sibuk," ujarnya usai penandatanganan pinjaman dan hibah ini di kantor Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (25/3/2010).

Utang senilai US$ 9 juta tersebut memiliki bunga 0% dengan jangka waktu 10 tahun dan masa tenggang 1,5 tahun yang kemudian diperpanjang menjadi 3 tahun.

"Dengan bunga 0% dan jangka waktu 10 tahun serta ada hibah juga US$ 6 juta, saya rasa akan sangat mudah. Mereka betul-betul ingin membantu Indonesia karena dengan ekonomi dunia menjadi lebih baik, mereka juga menikmati baiknya iklim perdagangan," ujar Rahmat.

Rahmat menyatakan pinjaman dari Norwegia ini merupakan pinjaman pertama kali pada masa jabatannya sebagai Dirjen, sedangkan untuk hibah, merupakan ketiga kalinya.

"Ini merupakan grand (hibah) ketiga yang kita tandatangani yang kita peroleh dari Kerajaan Norwegia ini termasuk yang paling besar. Utang-utang sebelumnya sudah lunas. Mereka baru pertama kali dalam proyek ini, sebelumnya mereka di bidang pegeboran minyak di Indonesia," jelasnya.

Untuk mencairkan pinjaman tersebut, Rahmat menyatakan masih memerlukan waktu yang cukup panjang. "Ini kita baru melakukan country agreement, masih ada purchase contract dengan dirjen perhubungan laut Kementerian Perhubungan, dan loan agreement dengan DJPU," ujarnya.

Untuk pengadaan barang tersebut, lanjut Rahmat, akan dilakukan lelang internasional secara transparan dan akuntabel. Artinya, barang tidak harus dari Norwegia. Lelang tersebut diharapkan bisa selesai dalam 3 bulan.

"Akan dilakukan secepatnya karena peralatan ini sangat diperlukan supaya bisa tahun ini, jadi bisa beberapa bulan, kalau lelang luar negeri kan 3 bulan mudah-mudahan bisa lebih cepat," harapnya.

Hari ini dilakukan penandatangan country agreement atas pinjaman tersebut. Dari Indonesia penandatangan dilakukan oleh Rahmat Waluyanto,sedangkan di pihak Norwegia diwakili Duta Besar Norwegia Eivind S. Homme. Rencananya, Senin mendatang (29/3/2010), Eivind akan bertemu dengan Menteri Perhubungan Fredy Numbery terkait pemberian dana tersebut.

(nia/dnl)

Ulasan:

Keputusan pemerintah Indonesia mendapatkan hutang dari Norwegia sangat baik. Apalagi dana tersebut digunakan untuk pembangunan nasional yaitu sistem monitor arus lalu lintas laut (The Vessel Traffic Services System) di bagian utara Selat Malaka, Sumatera. Saya harapkan dana tersebut dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah, jangan malah diselewengkan.